Hj Abdul Wahid dan SF Hariyanto Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2025-2030 Terpilih

Pekanbaru, 09 Januari 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau resmi menetapkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Hj Abdul Wahid, S.Pd.i., M.Si., dan SF Hariyanto, M.T., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno yang digelar pada Kamis, 09 Januari 2025, pukul 14.43 WIB, di Pekanbaru.

Pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto berhasil memperoleh suara sebanyak 1.224.193 suara, yang setara dengan 44,31% suara sah dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Hasil ini menjadikan mereka unggul atas pasangan calon lainnya dalam kontestasi demokrasi tersebut. Penetapan ini diumumkan oleh Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, dalam rapat pleno terbuka yang turut dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, tim pemenangan, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025. Hal ini sejalan dengan aturan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan pada 7 Februari 2025, diikuti pelantikan Gubernur beberapa hari setelahnya.

Dengan penetapan ini, Abdul Wahid dan SF Hariyanto diharapkan mampu membawa perubahan signifikan serta memajukan Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang. Pasangan ini sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Acara penetapan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Riau yang menantikan kepemimpinan baru guna mewujudkan visi dan misi menuju Riau yang lebih maju dan sejahtera.

Kongres Mahasiswa FKIP UMRI Tetapkan AD/ART dan Pemimpin Baru BEM FKIP 2024/2025

Pekanbaru, 29 Desember 2024 – Pemilihan Raya (Pemira) dalam Kongres Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau (KONGRES-FKIP-UMRI) resmi digelar pada 28 Desember 2024 pukul 08.00 WIB hingga 29 Desember 2024 pukul 01.23 WIB dini hari di RB-21. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam demokrasi kampus dengan agenda penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), dan Peraturan Pemira.

Selain itu, kongres juga menjadi ajang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP 2023/2024 dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FKIP, sekaligus Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pengurus BEM FKIP periode 2023/2024 ke periode 2024/2025.

Kegiatan yang dihadiri oleh 38 delegasi dari program studi Pendidikan Informatika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan IPA, dan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika ini berlangsung dengan antusias. Para peserta sidang mencapai kesepakatan penting melalui forum quorum, di antaranya:

• Perubahan nama Badan Legislatif Mahasiswa FKIP (BLM-FKIP) menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP (DPM-FKIP).
• Penetapan Landasan Keluarga Mahasiswa (KM) FKIP.
• Penegasan Kedudukan Keluarga Mahasiswa FKIP.
• Penegasan Pelindung KM FKIP yaitu Rektor, Dekan FKIP dan Ka.Prodi.

Dalam kesempatan tersebut, nama-nama pimpinan BEM FKIP untuk periode 2024/2025 resmi diumumkan. Reihan Hersi (210601022) dari Program Studi Pendidikan Informatika didapuk sebagai Ketua BEM FKIP, sementara Alviana Khairiah Nasution (210603034) dari Program Studi Bahasa Inggris dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Agenda kongres ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan organisasi mahasiswa FKIP UMRI, yang diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarprodi dan membawa perubahan positif bagi lingkungan kampus.

FKIP UMRI Gelar Lokakarya Kemitraan untuk Persiapan Pembukaan Program PPG 2025

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor I Umri Dr Hj Wirdati Irma SPd. MSi, serta hadiri Wakil Rektor II dan III Umri, Dekan beserta sivitas akademika FKIP Umri, Koordinator Widya Iswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah, serta para guru dari berbagai sekolah mitra.

Dekan FKIP Umri, Pratama Benny Herlandy SPd MPd menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan langkah strategis FKIP Umri untuk memperluas jalinan kemitraan dengan institusi pendidikan dan dunia industri.

“Ini merupakan tahun kedua kami menjalin kerja sama dengan 30 sekolah calon mitra, yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta beberapa institusi industri. Melalui program PLP, kami mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan magang di Sekolah-sekolah mitra. Harapannya, ini akan memperkuat kualitas lembaga dan menyiapkan mahasiswa FKIP Umri secara profesional,” ungkap Benny.

Lebih lanjut, Benny juga menyampaikan optimisme terkait rencana pembukaan Program Studi Profesi Guru di FKIP Umri. Menurutnya, keberadaan program ini akan memperkuat eksistensi FKIP Umri dalam mendukung pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

“Kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan pihak industri agar Program Studi Profesi Guru ini bisa segera terwujud. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk merealisasikannya,” tambah Benny.

Benny juga mengapresiasi kerja keras seluruh pimpinan dan dosen FKIP Umri yang telah berkolaborasi sejak akhir September dalam persiapan lokakarya ini.

Lokakarya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan dukungan narasumber yang kompeten, para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman mendalam tentang penyelenggaraan program ini sehingga mampu mempersiapkan calon guru profesional yang berkualitas.

“Kerja sama ini diharapkan berjalan lancar sehingga calon guru dari FKIP Umri dapat menjalani PPG di Sekolah-sekolah mitra yang telah kami tunjuk. Semoga acara ini memberikan manfaat besar untuk dunia pendidikan di Riau,” tutup Benny.

Dalam rangkaian acara Lokakarya yang diselenggarakan FKIP Umri ini, Wakil Rektor I Dr Hj Wirdati Irma SPd MSi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kualitas dunia pendidikan.

Menurutnya, kondisi dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kasus-kasus yang mencoreng citra pendidikan yang telah banyak diberitakan.

UMRI Resmi Jalin Kerja Sama dengan Grand Barakah Hotel di Malaysia

FKIP-UMRI, Pekanbaru – Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) mengukuhkan langkah strategis dalam memperluas sinergi pendidikan internasional melalui kerja sama dengan Grand Barakah Hotel (GBH). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat pagi (30/11/2024) di Grand Barakah Hotel, dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi UMRI dan manajemen hotel.

Rektor UMRI, Dr. Saidul Amin MA, secara langsung menandatangani dokumen kerja sama bersama Residen Manager GBH, Mohd Rawi Hj Abu Bakar. Acara ini disaksikan Wakil Rektor II UMRI, Dr. Baidarus MM MAg, Wakil Rektor III UMRI, Dr. Jufrizal Syahri MSi, serta perwakilan dari pihak GBH.

Dalam sambutannya, Dr. Saidul Amin menegaskan pentingnya kerja sama ini bagi para pelajar Indonesia yang sering berkunjung ke Malaysia.

“Kerja sama ini sangat relevan, mengingat banyaknya para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berkunjung ke negeri jiran ini guna memperkaya ilmu dan pengalamanya. Hotel ini menjadi istimewa sebab menghadirkan nuansa Islami dengan pelaksanaan Shalat Jum’at di hotel,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap kolaborasi ini tidak hanya terbatas untuk UMRI tetapi juga memberikan manfaat bagi warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

“Agar managemen Grand Barakah Hotel juga memberikan persamaan dan kesempatan luas bagi seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Indonesia untuk datang dan menikmati fasilitas hotel dengan pelayanan dan kualitas yang terbaik,” tambahnya.

Residen Manager GBH, Mohd Rawi Hj Abu Bakar, menyambut baik kerja sama ini dengan optimisme.

“Di hari Jum’at yang baik, kami menyambut suka cita dilakukannya kerjasa sama ini, semoga hal ini dapat membawa semangat bagi seluruh manajemen hotel yang berada di bawah naungan Grand Barakah Hotel. Kolaborasi GBH dan Universitas Muhammadiyah Riau dapat membawa nafas baru yang dapat berkontribusi positif terhadap sektor pendidikan dan pariwisata atau perhotelan,” katanya.

Grand Barakah Hotel dikenal dengan konsep ramah Muslim yang menawarkan fasilitas lengkap, termasuk 204 kamar mewah, ruang pertemuan, serta restoran yang ramah keluarga. Hotel ini juga menjadi yang pertama di Malaysia yang diizinkan menyelenggarakan Shalat Jumat di Surau Nurul Hikmah, menjadikannya pilihan utama bagi wisatawan Muslim.

Perjanjian ini mencakup pemanfaatan fasilitas hotel, mulai dari kamar hingga ruang pertemuan, untuk mendukung kebutuhan akademis dan wisata mahasiswa serta akademisi dari Indonesia.

Melalui kerja sama ini, UMRI dan Grand Barakah Hotel berharap dapat mempererat hubungan di bidang pendidikan dan pariwisata, sekaligus memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi para pelajar dan wisatawan. Dengan dukungan fasilitas berkualitas dan layanan Islami, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Guru Mulai 2025

Pekanbaru, FKIP UMRI (28/11/2024) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN. Pengumuman ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Velodrome, Jakarta Timur. (Pertama dalam Sejarah, Alokasi Tertinggi APBN 2025 untuk Pendidikan).

Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru

Kebijakan yang akan mulai berlaku pada tahun 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

1. Guru ASN
   Gaji guru ASN, termasuk PNS dan PPPK, akan dinaikkan sebesar satu kali gaji pokok. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa sekaligus meningkatkan semangat kerja.

2. Guru Non-ASN
   Bagi guru non-ASN yang telah menyelesaikan sertifikasi, tunjangan profesi akan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Langkah ini ditujukan untuk memberikan dukungan nyata kepada guru yang tidak berstatus ASN namun berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.

Kabar ini disambut hangat oleh ribuan guru yang hadir, yang memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda syukur atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Anggaran untuk Kesejahteraan Guru

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung kebijakan ini:

• Total Anggaran 2025
  Pemerintah mengalokasikan Rp 81,6 triliun untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025, meningkat Rp 16,7 triliun dari tahun sebelumnya.
• Prioritas Utama
  Langkah ini menjadi bagian dari prioritas nasional untuk memastikan kesejahteraan guru yang lebih baik, sebagai elemen penting dalam pembangunan pendidikan.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Selain kenaikan gaji, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

• Sasaran Peserta
  Program ini akan mencakup lebih dari 800 ribu guru ASN dan non-ASN yang memenuhi syarat.
• Kualifikasi Minimal
  Guru yang ingin mengikuti PPG diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan minimal D4 atau S1, untuk memastikan kompetensi dasar yang memadai.

Komitmen Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kesejahteraan guru tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih baik dan mendorong prestasi siswa.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjamin distribusi yang merata antara guru ASN dan non-ASN. Pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia.

Dengan langkah ini, para pendidik diharapkan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, sekaligus memperkokoh fondasi pendidikan nasional.

KPU Tetapkan Warna dan Desain Baru untuk Surat Suara Pilkada 2024

Pekanbaru, FKIP UMRI – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kebijakan terbaru terkait warna dan desain surat suara. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemilih mengenali jenis surat suara sesuai dengan pemilihan yang akan mereka lakukan, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota.

Tiga Warna Surat Suara Pilkada

1. Merah Marun untuk Pemilihan Gubernur
   Surat suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur akan menggunakan warna merah marun. Warna ini dipilih untuk menciptakan identitas visual yang mudah dikenali oleh pemilih, mengurangi risiko kebingungan di tempat pemungutan suara.

2. Biru Muda untuk Pemilihan Bupati
   Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan ditandai dengan surat suara berwarna biru muda. Penggunaan warna berbeda ini dirancang untuk membedakan kategori pemilihan, sehingga proses pencoblosan dapat berjalan lebih lancar.

3. Hijau Tosca untuk Pemilihan Walikota
   Surat suara dengan warna hijau tosca akan digunakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Penentuan warna ini tidak hanya memperjelas jenis pemilihan, tetapi juga mencegah kesalahan pemilih dalam memilih surat suara.

Dimensi Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pasangan Calon

KPU juga menetapkan ukuran surat suara yang disesuaikan dengan jumlah pasangan calon:

• 18 cm x 23 cm untuk pemilihan satu atau dua pasangan calon.
• 45 cm x 23 cm untuk pemilihan lima pasangan calon.

Ukuran ini dirancang agar informasi calon, termasuk nomor urut dan foto, dapat disajikan dengan jelas tanpa mengurangi keterbacaan.

Keamanan dan Desain Khusus

Surat suara Pilkada 2024 akan menggunakan kertas HVS dengan berat 80 gram. Selain itu, setiap surat suara dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti mikroteks atau tanda khusus, guna memastikan integritas pemilihan. Desain surat suara juga mencakup logo KPU, nomor TPS, serta tanda tangan ketua KPPS untuk memastikan keabsahannya.

Perbedaan dengan Pemilu 2024

Pada Pilkada 2024, pemilih hanya menerima dua jenis surat suara, berbeda dengan Pemilu yang memberikan hingga lima surat suara. Pengurangan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemungutan suara. Selain itu, format surat suara Pilkada juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah, baik dari segi warna maupun ukuran.

Dengan aturan baru ini, KPU berharap proses Pilkada 2024 dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kesalahan teknis, dan meningkatkan partisipasi pemilih.