UMRI Resmi Jalin Kerja Sama dengan Grand Barakah Hotel di Malaysia

FKIP-UMRI, Pekanbaru – Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) mengukuhkan langkah strategis dalam memperluas sinergi pendidikan internasional melalui kerja sama dengan Grand Barakah Hotel (GBH). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan pada Jumat pagi (30/11/2024) di Grand Barakah Hotel, dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi UMRI dan manajemen hotel.

Rektor UMRI, Dr. Saidul Amin MA, secara langsung menandatangani dokumen kerja sama bersama Residen Manager GBH, Mohd Rawi Hj Abu Bakar. Acara ini disaksikan Wakil Rektor II UMRI, Dr. Baidarus MM MAg, Wakil Rektor III UMRI, Dr. Jufrizal Syahri MSi, serta perwakilan dari pihak GBH.

Dalam sambutannya, Dr. Saidul Amin menegaskan pentingnya kerja sama ini bagi para pelajar Indonesia yang sering berkunjung ke Malaysia.

“Kerja sama ini sangat relevan, mengingat banyaknya para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berkunjung ke negeri jiran ini guna memperkaya ilmu dan pengalamanya. Hotel ini menjadi istimewa sebab menghadirkan nuansa Islami dengan pelaksanaan Shalat Jum’at di hotel,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap kolaborasi ini tidak hanya terbatas untuk UMRI tetapi juga memberikan manfaat bagi warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

“Agar managemen Grand Barakah Hotel juga memberikan persamaan dan kesempatan luas bagi seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Indonesia untuk datang dan menikmati fasilitas hotel dengan pelayanan dan kualitas yang terbaik,” tambahnya.

Residen Manager GBH, Mohd Rawi Hj Abu Bakar, menyambut baik kerja sama ini dengan optimisme.

“Di hari Jum’at yang baik, kami menyambut suka cita dilakukannya kerjasa sama ini, semoga hal ini dapat membawa semangat bagi seluruh manajemen hotel yang berada di bawah naungan Grand Barakah Hotel. Kolaborasi GBH dan Universitas Muhammadiyah Riau dapat membawa nafas baru yang dapat berkontribusi positif terhadap sektor pendidikan dan pariwisata atau perhotelan,” katanya.

Grand Barakah Hotel dikenal dengan konsep ramah Muslim yang menawarkan fasilitas lengkap, termasuk 204 kamar mewah, ruang pertemuan, serta restoran yang ramah keluarga. Hotel ini juga menjadi yang pertama di Malaysia yang diizinkan menyelenggarakan Shalat Jumat di Surau Nurul Hikmah, menjadikannya pilihan utama bagi wisatawan Muslim.

Perjanjian ini mencakup pemanfaatan fasilitas hotel, mulai dari kamar hingga ruang pertemuan, untuk mendukung kebutuhan akademis dan wisata mahasiswa serta akademisi dari Indonesia.

Melalui kerja sama ini, UMRI dan Grand Barakah Hotel berharap dapat mempererat hubungan di bidang pendidikan dan pariwisata, sekaligus memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi para pelajar dan wisatawan. Dengan dukungan fasilitas berkualitas dan layanan Islami, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Guru Mulai 2025

Pekanbaru, FKIP UMRI (28/11/2024) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN. Pengumuman ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Velodrome, Jakarta Timur. (Pertama dalam Sejarah, Alokasi Tertinggi APBN 2025 untuk Pendidikan).

Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru

Kebijakan yang akan mulai berlaku pada tahun 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

1. Guru ASN
   Gaji guru ASN, termasuk PNS dan PPPK, akan dinaikkan sebesar satu kali gaji pokok. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa sekaligus meningkatkan semangat kerja.

2. Guru Non-ASN
   Bagi guru non-ASN yang telah menyelesaikan sertifikasi, tunjangan profesi akan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Langkah ini ditujukan untuk memberikan dukungan nyata kepada guru yang tidak berstatus ASN namun berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.

Kabar ini disambut hangat oleh ribuan guru yang hadir, yang memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda syukur atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Anggaran untuk Kesejahteraan Guru

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung kebijakan ini:

• Total Anggaran 2025
  Pemerintah mengalokasikan Rp 81,6 triliun untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025, meningkat Rp 16,7 triliun dari tahun sebelumnya.
• Prioritas Utama
  Langkah ini menjadi bagian dari prioritas nasional untuk memastikan kesejahteraan guru yang lebih baik, sebagai elemen penting dalam pembangunan pendidikan.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Selain kenaikan gaji, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

• Sasaran Peserta
  Program ini akan mencakup lebih dari 800 ribu guru ASN dan non-ASN yang memenuhi syarat.
• Kualifikasi Minimal
  Guru yang ingin mengikuti PPG diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan minimal D4 atau S1, untuk memastikan kompetensi dasar yang memadai.

Komitmen Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kesejahteraan guru tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih baik dan mendorong prestasi siswa.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjamin distribusi yang merata antara guru ASN dan non-ASN. Pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia.

Dengan langkah ini, para pendidik diharapkan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, sekaligus memperkokoh fondasi pendidikan nasional.

KPU Tetapkan Warna dan Desain Baru untuk Surat Suara Pilkada 2024

Pekanbaru, FKIP UMRI – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kebijakan terbaru terkait warna dan desain surat suara. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemilih mengenali jenis surat suara sesuai dengan pemilihan yang akan mereka lakukan, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota.

Tiga Warna Surat Suara Pilkada

1. Merah Marun untuk Pemilihan Gubernur
   Surat suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur akan menggunakan warna merah marun. Warna ini dipilih untuk menciptakan identitas visual yang mudah dikenali oleh pemilih, mengurangi risiko kebingungan di tempat pemungutan suara.

2. Biru Muda untuk Pemilihan Bupati
   Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan ditandai dengan surat suara berwarna biru muda. Penggunaan warna berbeda ini dirancang untuk membedakan kategori pemilihan, sehingga proses pencoblosan dapat berjalan lebih lancar.

3. Hijau Tosca untuk Pemilihan Walikota
   Surat suara dengan warna hijau tosca akan digunakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Penentuan warna ini tidak hanya memperjelas jenis pemilihan, tetapi juga mencegah kesalahan pemilih dalam memilih surat suara.

Dimensi Surat Suara Berdasarkan Jumlah Pasangan Calon

KPU juga menetapkan ukuran surat suara yang disesuaikan dengan jumlah pasangan calon:

• 18 cm x 23 cm untuk pemilihan satu atau dua pasangan calon.
• 45 cm x 23 cm untuk pemilihan lima pasangan calon.

Ukuran ini dirancang agar informasi calon, termasuk nomor urut dan foto, dapat disajikan dengan jelas tanpa mengurangi keterbacaan.

Keamanan dan Desain Khusus

Surat suara Pilkada 2024 akan menggunakan kertas HVS dengan berat 80 gram. Selain itu, setiap surat suara dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti mikroteks atau tanda khusus, guna memastikan integritas pemilihan. Desain surat suara juga mencakup logo KPU, nomor TPS, serta tanda tangan ketua KPPS untuk memastikan keabsahannya.

Perbedaan dengan Pemilu 2024

Pada Pilkada 2024, pemilih hanya menerima dua jenis surat suara, berbeda dengan Pemilu yang memberikan hingga lima surat suara. Pengurangan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemungutan suara. Selain itu, format surat suara Pilkada juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah, baik dari segi warna maupun ukuran.

Dengan aturan baru ini, KPU berharap proses Pilkada 2024 dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kesalahan teknis, dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Lakukan Pemutakhiran Data Mahasiswa

FKIP UMRI – Berdasarkan surat resmi dari Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr. Wirdati Irma, S.Pd., M.Si. (NPK.08130975200902040), dengan nomor 1455/II.3.AU/F/1/2024, seluruh Dekan Fakultas di lingkungan UMRI diminta untuk segera melakukan pemutakhiran data mahasiswa. Proses ini diperlukan untuk mengatasi banyaknya perbedaan data pokok mahasiswa yang tercatat di Universitas dengan yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).(08/10/2024)

Surat tersebut menegaskan pentingnya melakukan pemutakhiran data mahasiswa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang terlibat dalam proses ini adalah mereka yang tergabung dari angkatan 2023 hingga 2018. Proses pemutakhiran ini akan melibatkan pengumpulan sejumlah berkas penting, seperti ijazah terakhir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nama Ibu yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Pemutakhiran data ini nantinya akan diinput melalui website SMART UMRI, sehingga data mahasiswa akan lebih terintegrasi dan akurat. Diharapkan seluruh fakultas dapat segera berkoordinasi dengan mahasiswa untuk memastikan kelancaran proses ini.

Sumber : Data
Hamdani

Pemerintah Kota Pekanbaru Rencanakan Penataan PKL di Jalan Cut Nyak Dien

Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di Jalan Cut Nyak Dien. Selama ini, pengelolaan PKL di lokasi tersebut dipegang oleh organisasi masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengorganisir pedagang dan meningkatkan kontribusi ekonomi. "Pengelolaan PKL saat ini tidak memberikan retribusi kepada pemerintah. Kami ingin mengoptimalkan lokasi dan pengaturan pedagang," ujarnya (27/10/ 2024).

Dia menambahkan, penataan ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal. Baru-baru ini, pihaknya telah mengadakan rapat untuk membahas rencana ini, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2015 yang mengatur penataan PKL.

Ada tiga langkah utama dalam penataan ini: pendataan PKL, registrasi, dan pembinaan. Selain itu, kawasan tersebut akan dibedakan antara ruas jalan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk berjualan, serta penataan area parkir untuk menarik minat pengunjung.

Proses ini juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait, untuk memastikan kawasan tersebut tertata dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Bimtek Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris - FKIP UMRI

Riau, 5 Agustus 2024 – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) baru-baru ini menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyusunan instrumen akreditasi untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas program studi dalam rangka menghadapi proses akreditasi yang mendatang.

 

Akreditasi merupakan elemen kunci dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek program studi, termasuk kurikulum, fasilitas, tenaga pengajar, dan hasil pembelajaran mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan badan akreditasi internasional.

Bimtek yang diselenggarakan oleh FKIP UMRI ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dosen dan staf terkait proses akreditasi serta penyusunan instrumen yang diperlukan. Instrumen tersebut mencakup berbagai dokumen dan data yang harus disiapkan untuk menunjukkan bahwa program studi telah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Penyusunan instrumen akreditasi adalah proses yang krusial. Melalui bimtek ini, kami berharap seluruh pihak terkait dapat memahami dan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dapat meraih akreditasi yang Unggul,” ujar Pratama Benny Herlandy, M.Pd, Dekan FKIP UMRI, dalam sambutannya.